SAUMLAKI— Sampai kapan masyarakat harus berteriak agar laporan mereka didengar? Sampai kapan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan hanya menjadi bahan perbincangan tanpa kejelasan penanganan? Dan sampai kapan pemerintah daerah membiarkan publik bertanya-tanya mengenai kinerja lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini mengemuka di tengah sorotan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran lainnya di SMP Negeri 6 Wertamrian, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku.

Hingga akhir September 2026, warga mengaku belum memperoleh kejelasan yang memadai mengenai tindak lanjut pengaduan mereka. Kondisi tersebut memicu kekecewaan sekaligus mempertajam kritik terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dituntut menunjukkan hasil nyata dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi sekolah. Ini menyangkut uang negara, fasilitas pendidikan, hak peserta didik, dan tanggung jawab pejabat publik terhadap amanah yang dipercayakan kepada mereka.

Jika laporan sudah disampaikan berulang kali tetapi masyarakat masih menunggu jawaban, publik wajar mempertanyakan: apa yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh pihak yang berwenang?

Masyarakat Geram, Inspektorat Jangan Terus Membisu

Kekecewaan warga Wertamrian semakin menguat karena mereka mengaku telah menyampaikan keluhan mengenai pengelolaan anggaran sekolah, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, menurut mereka, belum ada penjelasan yang mampu menjawab persoalan utama yang dipertanyakan.

Seorang tokoh masyarakat Wertamrian yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kritik keras terhadap kinerja pengawasan yang mereka rasakan belum memberikan kepastian.

“Kami sudah lama lapor, sudah lama ada isu. Tapi sampai sekarang Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar tidak pernah turun audit secara serius di SMPN 6 Wertamrian. Kami menilai Inspektorat mandul. Kalau begini terus, untuk apa ada Inspektorat?” ujarnya, Senin (29/9/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan tingkat kekecewaan masyarakat terhadap apa yang mereka nilai sebagai lambannya respons institusi pengawasan.

Publik tentu tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa Inspektorat sengaja mengabaikan laporan. Akan tetapi, ketika pengaduan disebut telah berulang kali disampaikan, penjelasan mengenai status penanganannya menjadi kebutuhan mendesak.

Jangan sampai masyarakat terpaksa terus mengulang persoalan yang sama melalui pemberitaan hanya untuk mendapatkan perhatian dari institusi yang memiliki kewenangan menindaklanjuti pengaduan.

Inspektorat bukan sekadar nama dalam struktur pemerintahan. Lembaga ini memikul tanggung jawab pengawasan. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran, yang ditunggu masyarakat bukan alasan yang berputar-putar, melainkan penjelasan dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dana BOS Dipertanyakan, Kondisi Sekolah Jadi Sorotan

Ada sejumlah persoalan yang menurut warga perlu diperiksa secara serius. Persoalan tersebut berkaitan dengan transparansi pengelolaan Dana BOS, kondisi sarana dan prasarana sekolah, serta tindak lanjut laporan masyarakat.

Pertama, penggunaan Dana BOS yang dipertanyakan transparansinya. Warga menduga realisasi anggaran dalam beberapa tahun terakhir perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Mereka juga mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai penggunaan anggaran kepada dewan guru dan komite sekolah.

Kedua, kondisi fasilitas sekolah yang dinilai memprihatinkan. Ruang kelas, meja dan kursi, serta toilet siswa disebut warga berada dalam kondisi yang perlu mendapat perhatian. Keadaan ini memunculkan pertanyaan mengenai pemeliharaan fasilitas dan kesesuaian realisasi belanja dengan kebutuhan sekolah.

Ketiga, kejelasan tindak lanjut pengaduan. Warga mengaku telah menyampaikan laporan, tetapi hingga kini belum mengetahui hasil pemeriksaan yang menjawab substansi keluhan mereka.

Persoalan-persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Inspektorat perlu menelaah dokumen anggaran, bukti realisasi belanja, kondisi fisik fasilitas, serta keterangan pihak terkait untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran.

Kondisi fasilitas yang buruk bukan dengan sendirinya bukti korupsi. Namun, jika terdapat dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang direalisasikan dan kegiatan yang dilaksanakan, hal itu layak ditelusuri berdasarkan bukti.

Uang pendidikan bukan milik pribadi pejabat, bukan pula ruang bebas untuk menghindari pertanggungjawaban. Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dijelaskan penggunaannya sesuai ketentuan.

Bupati KKT Jangan Hanya Menunggu Persoalan Membesar

Sorotan terhadap SMPN 6 Wertamrian kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya Bupati sebagai kepala daerah.

Masyarakat mendesak agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta evaluasi terhadap kinerja pengawasan internal serta pemeriksaan yang memadai atas dugaan penyimpangan anggaran sekolah.

Seorang warga bahkan menyampaikan tuntutan tegas agar kepala sekolah dicopot apabila terbukti melakukan korupsi, sekaligus meminta kinerja Inspektorat ikut dievaluasi.

Desakan itu harus dijawab melalui mekanisme yang sah. Namun, pemerintah daerah juga perlu memahami bahwa ketidakjelasan yang berkepanjangan dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Bupati perlu memastikan bahwa laporan masyarakat ditangani sesuai prosedur, bukan sekadar diterima lalu kehilangan kejelasan tindak lanjut. Apabila audit telah dilakukan, perkembangan dan tindak lanjutnya perlu diterangkan sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku. Jika belum, alasan dan langkah selanjutnya patut dijelaskan.

Jangan menunggu kemarahan masyarakat meluas baru kemudian bergerak. Pemerintahan yang bertanggung jawab semestinya hadir ketika persoalan muncul, bukan baru sibuk menjawab setelah kepercayaan publik terlanjur terkikis.

Kejaksaan dan Polres KKT Diminta Tidak Mengabaikan Aduan

Masyarakat juga meminta Kejaksaan dan Polres Kepulauan Tanimbar menaruh perhatian terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di SMPN 6 Wertamrian.

Mereka berharap aparat penegak hukum menelaah informasi dan bukti yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, independen, dan transparan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut penting agar persoalan ini tidak berakhir sebagai saling tuding tanpa penyelesaian. Jika terdapat pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, jika dugaan tidak terbukti, hasil penanganan juga perlu disampaikan secara proporsional.

Masyarakat tidak meminta proses hukum dijalankan berdasarkan tekanan atau amarah. Mereka meminta agar laporan yang memiliki dasar dan bukti tidak dibiarkan tanpa kejelasan.

Jangan Paksa Masyarakat Terus Berteriak untuk Mendapatkan Jawaban

Persoalan dugaan penyimpangan Dana BOS di SMPN 6 Wertamrian kini menjadi ujian bagi keseriusan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Ketika masyarakat mengaku sudah melaporkan persoalan, tetapi belum mendapatkan kejelasan, institusi terkait perlu menyadari bahwa diam tanpa penjelasan yang memadai dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan warga.

Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kesibukan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa laporan ditelaah, bukti diperiksa, dan setiap dugaan ditangani secara objektif.

Jangan sampai publik mendapat kesan bahwa laporan baru dianggap penting ketika sudah menjadi berita. Jangan pula membiarkan persoalan yang sama terus berulang di media hanya karena jawaban resmi tak kunjung diperoleh.

Jika Inspektorat telah bekerja, sampaikan sejauh mana penanganannya. Jika audit belum dilakukan, jelaskan alasannya. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai aturan. Publik membutuhkan kejelasan, bukan ruang kosong yang terus dipenuhi pertanyaan.

Hingga berita ini disusun, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepala SMPN 6 Wertamrian belum berhasil dimintai keterangan. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan serta hak jawab.

Kabartujuh.com menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang sah. Namun, dugaan yang menyangkut anggaran pendidikan tetap perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga yang berwenang.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kejaksaan, dan Polres Kepulauan Tanimbar.

Jangan biarkan dugaan ini menggantung tanpa kejelasan. Jangan biarkan kepercayaan publik terus terkikis. Dan jangan sampai masyarakat harus berulang kali menyuarakan persoalan yang sama hanya untuk mengingatkan pejabat bahwa uang negara wajib dipertanggungjawabkan.

Sebab, jabatan adalah amanah, pengawasan adalah tanggung jawab, dan anggaran pendidikan adalah hak publik yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan.

(SW/)

Kepulauan Tanimbar

Mantan Bendahara SMP Negeri 6 Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Martinus Anglela, melontarkan pernyataan keras pada Kamis 8/10/2026.

Mantan bendahara Martinus Anglela mengatakan, bahwa Wartawan Petrus Liwurngorwaan dengan media www.mahatva.id, telah meng-counter berita terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bendahara dan Kepala Sekolah SMPN 6 Wertamrian.

Menurut mantan bendahara Martinus Anglela, setelah hasil percakapan via tlp, Petrus Liwurngorwaan diduga menjadi beking bagi dirinya mantan Bendahara dan Kepala Sekolah SMPN 6 Wertamrian dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS di sekolah tersebut.

“Petrus Liwurngorwaan dan media mahatva.id yang menjadi beking Martinus mantan bendahara dan kepala sekolah SMPN 6 Wertamrian untuk mengkanter berita dugaan korupsi itu,” ujar Martinus Anglela dalam keterangannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Petrus Liwurngorwaan selaku pihak yang dituding, terkait tudingan sebagai beking dugaan korupsi di SMPN 6 Wertamrian.

Begitu juga dengan Kepala Sekolah dan mantan Bendahara SMPN 6 Wertamrian yang saat ini masih berupaya dikonfirmasi terkait dugaan korupsi Dana BOS tersebut.

Tudingan adanya beking dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan, menjadi perhatian serius. Publik berharap, Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Aparat Penegak Hukum dapat turun melakukan audit dan pemeriksaan secara transparan.(Sw)

Kepulauan Tanimbar, Maluku – Oknum Bendahara SMP Negeri 6 Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyebut Kepala Sekolah SMPN 6 Wertamrian memakai uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pernyataan itu disampaikan bendahara tersebut kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut.

Bukan hanya itu, bendahara tersebut juga diduga melontarkan ancaman serius kepada wartawan yang melakukan konfirmasi. Ia mengancam akan membunuh wartawan tersebut dan akan mencari alamat wartawan.

“Dia bilang mau bunuh saya dan mau cari alamat saya,” ungkap wartawan yang menjadi korban ancaman tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Sekolah SMPN 6 Wertamrian terkait pernyataan bendahara yang menyebut dirinya memakai uang Dana BOS.

Terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap wartawan, hal ini merupakan tindakan yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ancaman terhadap wartawan juga dapat dipidana sesuai KUHP.

Pihak wartawan berencana akan melaporkan dugaan ancaman tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk ditindaklanjuti.

Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kepala Sekolah SMPN 6 Wertamrian, Dinas Pendidikan Kepulauan Tanimbar, dan Inspektorat terkait kebenaran penggunaan Dana BOS tersebut.hal ini yang membuat wartawan Sw geram. Pungkas (Sw)

SAUMLAKI, Kepulauan Tanimbar –* Penanganan kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar dinilai jalan di tempat dan mandek hingga hampir 3 tahun lamanya.

Kasus tersebut dilaporkan dengan terlapor oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berinisial OMG dan seorang oknum wartawan berinisial SW.

Korban/pelapor mengatakan, laporan dugaan pengancaman tersebut sudah ia laporkan sejak sekitar 3 tahun lalu dan hingga kini masih tertahan di bagian Kanit III Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum.

“Sudah hampir 3 tahun laporan saya di Polres Tanimbar, di Kanit 3. Sampai sekarang tidak ada kejelasan, Terlapornya itu anggota DPRD Olvin Mikael Gozan dan wartawan Simon Wermasubun. Kami masyarakat kecil merasa tidak ada keadilan. Hukum terkesan tumpul ke atas,” ujar sumber korban kepada media ini, selasa (06/10/2026).

Menurut informasi yang dihimpun, kasus dugaan pengancaman tersebut berawal dari persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2024 lalu. Korban kemudian melapor secara resmi ke Polres Kepulauan Tanimbar dengan bukti-bukti yang ada.

Namun sangat disayangkan, setelah 3 tahun berjalan, proses hukum dinilai mandek. Tidak ada pemanggilan lanjutan, tidak ada penetapan tersangka, dan tidak ada kejelasan.

Masyarakat dan keluarga korban pun mendesak Kapolres Kepulauan Tanimbar untuk mengevaluasi kinerja Kanit III Satreskrim dan segera memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

“Kami minta Bapak Kapolres Kepulauan Tanimbar , Bapak Kapolda Maluku, untuk perintahkan Kasat Reskrim percepat kasus ini. Jangan sampai ada kesan Polres melindungi oknum anggota DPRD dan oknum wartawan. Semua sama di mata hukum. Jangan mandek 3 tahun begitu, kasihan korban mencari keadilan,” desak salah satu tokoh pemuda Tanimbar.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar dan Kanit III Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi terkait perkembangan laporan dugaan pengancaman tersebut.

Sementara itu, oknum anggota DPRD berinisial OMG dan oknum wartawan berinisial SW yang disebut-sebut dalam laporan tersebut juga belum berhasil dimintai tanggapan. Media ini tetap memberikan ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Publik berharap Polres Kepulauan Tanimbar yang Presisi dapat segera menuntaskan kasus yang sudah 3 tahun mandek ini demi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.pungkas (Sw)

– RORULUN, Wertamrian, Kepulauan Tanimbar – Suasana SMP Negeri Wertamrian Rorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memanas di tahun sebelumnya kepsek di copot karena kasus Korupsi anggaran sekolah.

Puluhan orang tua murid menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang sekolah. Mereka menuntut pertanggungjawaban mantan Kepala Sekolah SMP Wertamrian Rorulun atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa kepemimpinannya.

Dalam aksi tersebut, para orang tua murid membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menilai selama dipimpin oleh mantan Kepsek tersebut, kondisi sekolah tidak mengalami kemajuan dan diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan sekolah.

“Kami orang tua murid sudah resah lama. Anak-anak kami sekolah tapi fasilitas tidak layak, buku tidak jelas, dana PIP dan BOS tidak transparan. Kami datang hari ini minta mantan Kepsek bertanggung jawab,” teriak salah satu orator aksi, yang merupakan perwakilan orang tua murid.

Beberapa poin tuntutan orang tua murid dalam aksi demo tersebut antara lain:

1. Transparansi Dana BOS: Orang tua meminta mantan Kepsek membuka secara transparan penggunaan Dana BOS selama beberapa tahun terakhir.

2. Fasilitas Sekolah: Kondisi ruang kelas, WC siswa, dan perpustakaan yang dinilai tidak terawat dan rusak selama kepemimpinan mantan Kepsek.

3. Kejelasan Dana PIP Siswa: Sejumlah orang tua mengaku belum menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak mereka.

Aksi demo ini sempat membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) terganggu. Aparat dari Polsek Wertamrian dan Babinsa turun ke lokasi untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap kondusif dan damai.

Kepala Desa Rorulun yang turut hadir di lokasi mencoba menenangkan massa dan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah.

“Kami sudah terima aspirasi orang tua. Kami akan teruskan ke Dinas Pendidikan Kepulauan Tanimbar dan kepada Bupati kabupaten Kepulauan Tanimbar Kami minta mantan Kepsek dipanggil untuk klarifikasi,” ujar Kades Rorulun.

Hingga berita ini diturunkan, mantan Kepala Sekolah SMP Wertamrian Rorulun belum berhasil dikonfirmasi terkait aksi demo tersebut. Pihak Dinas Pendidikan Kepulauan Tanimbar diharapkan segera turun tangan menyelesaikan konflik ini demi kenyamanan anak-anak dalam belajar.

Aksi demo berakhir dengan damai setelah orang tua murid membubarkan diri dengan tertib.

Dinas pendididkan kabupaten kepulauan Tanimbar sengaja membiarkan Mantan kepala sekolah agar dia Korupsi terus di sekolah yang dia pimpinan utk itu penegak Hukum agar sesegera mungkin memeriksa kepsek dan Dinas Pendidikan dalam kasus Korupsi di dua Kepsek tersebut agar hukum itu bisah di Tegakan di NKRI. (Sw)